Ilmupedia.web.id - Bagi
masyarakat, konsep partisipasi politik sesungguhnya bukanlah sesuatu
hal yang bagi seluruh masyarakat. Partisipasi politik atau biasa juga
disebut dengan bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh
masyarakt sangat beragam. Adapun contoh-contoh partisipasi politik yang
paling sederhana dan sebagian besar seluruh masyarakat melakukannya
adalah ikut dalam pemilihan umum atau pemilu.
Pada
umumnya, bagi masyarakat yang terlibat dalam aktivitas politik
seyogyanya mengetahui suatu istilah-istilah yang sering digunakan dalam
dunia politik. Partisipasi politik bukanlah suatu kegiatan yang teramat
sukar, atau sulit. Bahkan partisipasi politik tampak sederhana dan
mudah untuk ktia lakukan.
Di
era reformasi, partisipasi politik merupakan sebuah keharusan yang
terbuka selebar-lebarnya dan telah menjadi suatu tuntutan dari
masyarakat itu sendiri. Apalagi dalam suatu negara demokrasi, bentuk
dari pemerintahan dibandun dari, oleh dan juga untuk rakyat. Dengan kata
lain, bahwa keterlibatan dan partisipasi aktif anggota masyarakat dalam
pembangunan sudah mutlak suatu keberadaannya.
Pengertian Partisipasi Politik: Apa itu Partisipasi Politik
Secara etimologi pengertian Partisipasi berasal dari bahasa latin yang berarti Pars yang artinya bagian dan capere yang
berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.
Sedangkan secara etimologi adalah kegiatan yang dilakukan dengan
mengambil bagian. Sedangkan dalam bahasa inggris, Partisipate atau
participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi
berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara
(Suharno, 2004: 102-103).
Dalam khazanah ilmu sosial dan juga ilmu politik isitlah partisipasi politik merupakan suatu pembahasan yang sering didiskuiskan oleh para ahli walaupun dalam memberikan pengertian partisipasi politik tersebut.
Dalam khazanah ilmu sosial dan juga ilmu politik isitlah partisipasi politik merupakan suatu pembahasan yang sering didiskuiskan oleh para ahli walaupun dalam memberikan pengertian partisipasi politik tersebut.
Secara
umum, pengertian partisipasi politik adalah suatu kegiatan warga negara
baik sebagai peseorangan maupun dengan berkelompok dalam bidang
politik. Kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk-bentuk atau
jenis-jenis partipasi politik ketika meliputi: Pemberian suara dalam
pemilihan umum, Menjadi anggota partai Politik dan sebagainya.
atau,
Pengertian Partisipasi Politik mengacu pada kegiatan warga negara
(sebagai swasta) pada dua hal pokok, yakni pada proses pemilihan
penguasa (pemerintah) dan pengawasan pada aktivitas penguasa yang
terpilih tersebut. Aktivitas kedua ini berupa kegiatan mempengaruhi
proses pembuatan keputusan (kebijakan) publik.
Pengertian Partisipasi Politik Menurut Para Ahli
Selain
pengertian atau definisi partisipasi politik diatas, terdapat juga
beberapa definisi atau pengertian partisipasi politik menurut para ahli.
Adapun pengertian partisipasi politik menurut para ahli adalah sebagai
berikut..
- Menurut Herbert McClosky mendefinisikan bahwa pengertian partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga negara masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.
- Menurut Huntington dan Nelson dalam bukunya No Easy Choice; Political Participation in Developing Countries, Huntington dan Nelson mendefinisikan bahwa pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, berkelanjutan atau sporadis, damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.
- Menurut Miriam Budiardjo mendefinisikan bahwa pengertian partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau suatu kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam suatu kehidupan politik, yakni dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah.
- Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam Handbook of Political Science, mendefinisikan bahwa pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang legal, yang sedikit banyak yang langsung bertujuan memengaurhi seleksi pejabat suatu negara dan ataupun tindakan yang diambil oleh mereka.
- Menurut Keit Fauls dalam bukunya Political Sciology: A Ciritcal Introduction bahwa pengertian Partisipasi Politik adalh keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan.
- Menurut Ramlan Surbakti bahwa Pengertian Partisipasi Politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala bentuk keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.
- Michael Rush dan Philip Althoft bahwa partisipasi politik ialah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.
- Menurut Kevin R. Hardwick bahwa pengertian partisipasi politik ialah memberikan perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemrintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.
- Menurut Ach. Wazir Ws., et al. bahwa pengertian Partisipasi Politik adalah keikutsertaan seseorang secara sadar ke dalam situasi tertentu.
- Menurut Isbandi bahwa pengertian partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengindentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi maslaah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
Jenis-Jenis Partisipasi Politik
Menurut Milbrath dan Goel bahwa jenis-jenis partisipasi politik dibedakan dengan berbagai kategori yakni:
- Partisipasi Apatis, yakni orang yang menarik diri dari proses politik
- Partisipasi Spektor, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut dalam pemilihan umum.
- Partisipasi Gladiator, adalah orang yang terlibat aktif dalam proses politik yakni komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis, partai dan pekerja kampanye serta aktivis masyarakat.
- Partisipasi pengkritik, adalah orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.
Menurut
Goel dan Olsen menjelaskan bahwa partisipasi sebagai dimensi utama
kehidupan stratifikasi sosial. Menurutnya partisipasi terdiri dari
beberapa jenis yang dibagi dalam enam jenis yakni
- Pemimpin politik
- Aktivitas Politik
- Komunikator (Orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi politik lainnya pada orang lain),
- Warga negara marjinal (orang yang sedikit melakukan kontak dengan sistem politik
- Orang-orang yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik).
Jenis-jenis partisipasi berdasarkan sifatnya dibedakan sebagai berikut
- Partisipasi bersifat Sukarela (otonom)
- Partisipasi bersifat desakan (mobilisasi)
Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik
Adapun
bentuk-bentuk partisipasi politik yang mana Menurut Huntington dan
Nelson menjelaskan bahwa partisipasi politik dapat berwujud dalam
berbagai bentuk kegiatan atau perilaku yakni sebagai berikut.
- Elektoral aktivity, Kegiatan Pemilihan mencakup suara, sumbangan untuk kampanye, mencari dukungan atua setiap tindakan yang bertujuan dalam mempengaruhi hasil dari suatu proses pemilihan.
- Lobbying, mencakup upaya dari perorangan atau dari suatu kelompok untuk menghubungi pejabat-jebata pemerintahan dan juga pemimpin politik yang untuk maksud mempengaruhi suatu keputusan mereka tentang persoalan yang menyangkut kepentingan umum.
- Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah demi mempengharuhi pengambilan keputusan dari pemerintah
- Mencari suatu koneksi (contacting) merupakan tindakan yang dilakukan oleh perseorangan untuk pejabat pemerintah dengan maksud memperoleh manfaat bagi satu atau sekelompok orang.
- Tindakan kekerasan (violence), adalah suatu upaya untuk mempengaruhi keputusan dari pemerintah dengan suatu jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang atau benda. Olehnya itu kekerasan dicerminkan motivasi-motivasi yang lebih kuat.
Selain
itu, terdapat bentuk-bentuk partisipasi politik yang sejenis membentuk
suatu kelompok bersama. Pengelompokan tersebut kemudian dimodifikasi
oleh Dalton. Bentuk-bentuk partisipasi politik tersebut adalah sebagai
berikut.
- Vonting, yakni bentuk partisipasi yang slaing terkait dengan pemilihan. Vontong merupakan bentuk paling sederhana untuk mengukur tingkat partisipasi.
- Campaign activity, yaitu suatu aktivitas kampanye yang mewakili suatu bentuk-bentuk partisipasi yang merupakan suatu perluasan dari pemilihan (extension of electoral participation). Termasuk di dalamnya bekerja untuk partai ataupun seorang kandidat, demi menghadiri pertemuan kampanye, melakukan persuasi terhadap orang lain untuk memilih, dan segala bentuk aktivitas selama dan antara pemilihan.
- Communal activity. Bentuk-bentuk dari partisipasi tersebut berbeda dengan aktivitas kampanye karena aktivitas komunal merupakan tempat di luar setting pemilihan. Termasuk dari keterlibatan dalam suatu kelompok masyarakat yang interest dan concern dengan kebijakan umum misalnya kelompok studi lingkungan, kelompok wanita, atuapun juga proteksi terhadap suatu konsumen.
- Contacting personal on personal matters. bentuk dari partisipasi yang berupa individu dalam melakukan kontak terhadap individu terkait dengan suatu materi tertentu yang melekat pada orang tersebut yang diperlukan suatu inisiatif dan juga informasi yang tinggi terkait isu yang juga spesifik, dalam kontak yang sifatnya perseorangan. Bentuk partisipasi tersebut seringkali digunakan dalam membangun pengertian, kepercayaan, mencari koneksi, ataupun juga dalam membangun suatu jaringan.
- Protest, adalah bentuk dari partisipasi yang unconventional misalnya demonstrasi dan juga gerakan prote. Walaupun dari individu yang memilih suatu bentuk partisipasi tersebut sering terdapat di luar jalur atau saluran yang normal, namun mereka juga seringkali menjadi suatu bagian penting yang berada dalam proses demokratisasi.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik
Terdapat
beberapa faktor yang mempengaruhi keikutsertaan seseorang dalam
partisipasi politik. Menurut Nimmo bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
partisipasi politik adalah sebagai berikut.
- Peluang resmi, adalah kesempatan seseorang terlibat dalam partisipasi politik yang didukung kebijakan yang dibuat oleh negara.
- Sumber daya sosial yang berarti partisipasi ditentukan oleh kelas sosial dan perbedaan geografis. Dalam kenyataannya tidak semua orang mempunyai peluang yang sama berkenaan dengan suatu sumberdaya sosial dan sumber daya ekonomi untuk terlibat dalam partisipasi politik. Berkiatan dengan perbedaan demografis tersebut, terdapat juga perbedaan dalam partisipasi misalnya dari usia, jenis kelamin, suku, tempat tinggal, agama, dll.
- Motivasi personal, adalah motif yang mendasari suatu kegiatan berpolitik yang sangat bervariasi. Motif tersebut disengaja ataupun tidak disengaja, rasional ataupun tidak emosional, diilhami psikologis atau sosial, yang diarahkan dari dalam diri sendiri ataupun dari luar dan dipikirkan atau tidak dipikirkan.
Pembahasan Partipasi Politik
Partisipasi
Politik adalah jumlah dan intensitas individu dan kelompok yang
terlibat dalam pengambilan keputusan. Dari masa Yunani kuno partisipasi
politik dianggap idealnya berisi warga negara yang bebas berdebat secara
terbuka dan memilih keputusan pemerintah. Teori yang paling sederhana
menyatakan bahwa pemerintahan yang baik akan btergantung paada level
partisipasi yang tinggi.
Tetapi
itu sulit dicapai jika unit tidak kecil, sehingga partisipasi yang
dilakukan dengan cara tak langsung perbedaan antara DEMOKRACY
representatif dan langsung- dan dalam mode minimal misalnya voting dalam
pemilihan sela. Sebagian besarnya keputusan dari pemerintah dibuat di
luar kehendak warganya. Untuk menjembatani jurang besar antara kekuasaan
negara dan autentisitas individu, Jean Jacques Rousseau mengusulkan
suatu dokrin Kehendak Umum bahwa seorang yang hanya dapat benar-benar
menjad iwarga (dengan semua hak dan kewajibannya) apabila dia
menginginkan kebaikan umum, bukan kebaikan khusus saja.
Walaupun
dokrin ini demokratis dalam pengertian bahwa setipa manusia, walau
bodoh sekalipun dapat mengekspresikan kehendak umum, namun belum teruji.
Teoritisi liberal di abad ke-19 mengusulkan suatu faktor pendidikan
sebagai penguji partisipai; di abad ke-20 kekuasaan demokratis hanya
mensyarakatkan pendidikan wajib dasar dan menengah. Peningkatakan
partisipasi rkayat dianggap sebagai kekuatan dari pemerintahan yang
representatif, tetapi beberapa kalangan mencemaskan bahwa partisipasi
massa semacam itu akan makin mudah dimanfaatkan oleh elit (lihat Elite
Theory).
Otokrasi
lama menganut satu teori pemerintahan, "biarkan anjing tidur tetap
tidur", hanya membutuhkan ketaatan pasif; namun pemimpin politik modern,
baik itu sayap kiri maupun kanan, menuntut antusiasme positif,
memobilisasi massa' untuk menciptakan kekuatan guna transformasi sosial.
Jadi teori partisipasi mengambil bentuk totalitarian dan juga
demokratis.
Robert
Michels mengemukakan hukum besi oligariki; di atas setiap bassi
demokrasi berdiri hierarki birokratis. Yang lain berpendapat bahwa ini
tidak selalu tak demokratis selama elit-elitnya kompetitif atau bisa
dihubungi. tetapi, sindikalis, Gilda Sosialis, anarkis dan pluralis,
semuanya menolak premis bahwa masyarakat adalah hierarki pemimpin dan
masasa. Mereka memandangkan sebagai pluralitas kelompok yang mendasari
komunitas partisipatif.
Beberapa
pemikir (khususnya di dalam tradisi federalis Amerika) berpendapat
bahwa partisipasi harus dibatasi oelh Check and balances intitusionalm
bahw aturan hukum dan kerangka konstitusional sajalah yang bisa
menciptakan CIVIL SOCIETY yang adil. Yang lainnya (khususnya dalam
tradisi revolusi Peranis) mengatakann bahwa masyarakat sipil tak lain
adalah evolusi partisipasi popular yang dirintangi.
Kebutuhan
akan kelas pekerja yang ahli dna jgua p;andai dalam masyarakat industri
modern telah memaksa kelas penguasa untuk menoleransi, bahkan
mendorong, level partisipasi yang tinggi, entah itu dikontrol oleh suatu
gerakan partai massa, atau terbuka, sukarela dan habitual.
Tetapi
sebagian lainnya berpendapat bahwa level apati politik yang tinggi
menunjukkan stabiltias sosial;tetapi pendapat ini diragukan, dan alat
statistik yang dipakai untuk membuktikannya biasanya mengukur
partisipasi hanya dalam partai politik formal, bukan dalam seluruh
kelompok sosial di mana tingkat partisipasinya lebih tinggi.
Demikianlah
informasi mengenai Partisipasi politik. Semoga informasi ini membawa
manfaat dan menambah pengetahuan kita bersama-sama untuk meningkatkan
partisipasi politik kita demi menentukan hidup kita atau pilihan kita
demi kesejahteraan diri dan juga kesejahteraan bersama.
Referensi Partisipasi Politik:
Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson. 1977. Non Easy Choice: Political Participation in Developing. Cambridge, Mss: Harvard University Press. hlm 3.
Keith Fauls. 1990. Political Sciology : A Critical Introduction dalam Damsar, Pengantar Sosioogi Politik, hal 180
Herbert McClosky. 1981. Political Participation, dalam Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Gramedia. hlm: 1.
Abdulkarim, Aim. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas. Bandung: Grafindo. hlm: 6-9.
SHafiyyah, A dan Soeripno H. Kiprah Politik Muslihat: Konsep dan Implementasinya. Hlm: 37-44.
Miaz, Yalvema. 2012. Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi. Padang: UNDP Press. Hlm: 20-25.
Keane, J. 1988. Democracy and Civil Society. Kornhauser, W. 1960. The Politics of Mass Society. Michels, R. 1911. Political Parties. Pateman, Carole. 1970. Participation and Democratic Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
Pengertian Partisipasi Politik, Jenis, Bentuk, Contoh & Definisi Menurut Para Ahli
4/
5
Oleh
Admin